TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyesalkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur soal pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah di seluruh wilayah Jawa Timur. Apalagi, Soekarwo adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dalam kepengurusan 2010-2015.
"Itu saya sesalkan. Sebagai partai, Demokrat tidak pernah mendukung hal itu. Ini murni kebijakan lokal dari para kepala daerah," kata Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Minggu 6 Maret 2011.
"Itu saya sesalkan. Sebagai partai, Demokrat tidak pernah mendukung hal itu. Ini murni kebijakan lokal dari para kepala daerah," kata Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Minggu 6 Maret 2011.
DPP Partai Demokrat, kata Ulil, saat ini tengah memikirkan langkah untuk memberikan instruksi kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah Demokrat untuk menyatakan sikap menolak segala kebijakan lokal yang melarang keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah.
"Kami masih memikirkan hal itu. Semoga saja ada semacam usaha untuk mencegah supaya ini tidak menyebar kemana-mana, karena agak berbahaya," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Sember: Tempointeratif.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih untuk komentar anda yang bertanggung jawab.