AJARAN ISLAM DALAM MASALAH POLITIK

Pertanyaan besar internasional lainnya yang kita hadapi hari ini adalah berkenaan dengan penentuan bentuk pemerintahan untuk wilayah tertentu atau negara. Di sini, juga, prinsip-prinsip Islam sangat tepat, berbobot dan elastis sedemikian rupa sehingga kebenaran dan kepraktisannya menjadi terbukti dengan sendirinya. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa bentuk pemerintahan tertentu dianggap cocok atau tidak cocok hanya bila diterapkan pada sekumpulan kondisi yang spesifik, dan adalah sulit untuk membayangkan bahwa suatu sistem politik tertentu akan dapat memenuhi kebutuhan semua orang untuk sepanjang waktu. Inilah sebabnya mengapa Islam tidak menentukan bentuk khusus dari pemerintah. Ia tidak menyajikan bentuk demokrasi atau sosialis, tidak pula mengusulkan kerajaan atau kediktatoran. Alih-alih melebarkan pada metode pembentukan pemerintah, Islam meluruskan prinsip melakukan urusan politik dan pemerintahan dengan cara tertentu, dan memaksakan kondisi itu, tidak peduli berbentuk apa, tanggung jawab pemerintah akan selalu dilaksanakan dengan adil dan jujur, dengan simpati; selalu memenuhi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, bukannya menekankan bagian pertama dari definisi yang diterima secara umum dari demokrasi, yaitu; pemerintah, oleh rakyat:, Islam menekankan bahwa, apa pun bentuk pemerintahan, ia wajib dalam semua keadaan adalah: untuk rakyat.


Jadi, ketika demokrasi disebutkan di antara bentuk-bentuk pemerintahan penekanan sesungguhnya adalah pada kualitasnya. Hal ini menekankan bahwa itu seharusnya tidak menjadi demokrasi yang hampa, tetapi bahwa mereka yang memilih pemimpin mereka harus menjadi orang-orang yang kompeten, termotivasi dalam semua kejujuran untuk memilih hanya mereka yang benar-benar fit dan sesuai dengan tugas tersebut. Quran telah menetapkan pra syarat dari setiap pemilihan jabatan oleh sbb.:

Sesungguhnya, Allah swt. memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghakimi di antara manusia hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah swt. menasihatimu sebaik-baiknya dengan cara itu. Sesungguhnya Allah swt. Maha Mendengar, Maha Melihat. (4:59) 

Dan kemudian, pemerintah pun dapat didirikan, ia berkewajiban untuk memerintah dengan adil, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, atau keyakinan.
Sekarang saya akan menyimpulkan secara singkat aturan-aturan yang berasal dari dasar- dasar yang diberikan dalam Al-qur'an mengenai sistem pemerintahan:

• Sebuah pemerintah berkewajiban untuk melindungi kehormatan, nyawa dan harta rakyatnya [ QS 4:59 ]. 
• Seorang penguasa harus selalu bertindak dengan adil, antara individu dan antara masyarakat [ QS 4:59 ]. 
• Masalah nasional harus diselesaikan melalui konsultasi [ QS 42:39 ]. 
• Pemerintah harus mengatur untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia: artinya, memberinya makanan, pakaian dan tempat tinggal [ QS 119:120 ]. 
• Rakyat harus disediakan lingkungan yang damai dan aman, dan kehidupan mereka, harta benda dan kehormatan dilindungi [ QS 2:206 ]. 
• Sistem ekonomi harus adil dan tertib [QS 2:206 ]. 
• Perawatan kesehatan harus diatur [QS 2:206 ]. 
• Harus berlaku kebebasan beragama yang sepenuhnya [ QS 2:257 ] . 
• Rakyat yang meninggal dunia harus ditangani dengan adil [ QS 5:9 ] . 
• Tawanan perang harus diperlakukan dengan kasih sayang [ QS 8:68 ] . 
• Perjanjian dan kesepakatan harus selalu dihormati [ QS 47:5 ] . 
• Perjanjian yang tidak adil tidak boleh dipaksakan kepada yang lemah [ QS 47:5 ]. 
• Warga-warga negara muslim diperintahkan untuk taat kepada pemerintah yang berwenang. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah apabila pemerintah terang-terangan menentang dan mencegah untuk menunaikan tugas-tugas dan kewajiban agama [ QS 4:60 ]. 
• Jika timbul perbedaan dengan penguasa, maka ini harus diselesaikan sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan dari Nabi saw. Dalam keadaan apapun seseorang tidak boleh terbawa oleh motif mementingkan diri sendiri [ QS 4:60 ]. 
• Orang-orang diperintahkan untuk membantu pemerintah dengan mendukung skema yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum. Adalah terlarang untuk mengadakan apa yang disebut gerakan non-kooperatif [ QS 5:3 ]. 
• Demikian pula, pemerintah berkewajiban untuk membantu dalam usaha kedermawanan, baik individu maupun kolektif, dan tidak menghalangi upaya tersebut. 
• Sebuah negara yang kuat dilarang dari segala bentuk agresi terhadap negara lain. Jalan lain untuk persenjataan diizinkan hanya untuk mempertahankan diri [ QS 20:132 ]. 

(Hadhrat Mirza Tahir Ahmad r.h., Some Distinctive Features of Islam)