Selasa, 22 April 2014

AJARAN ISLAM DALAM MASALAH POLITIK

Pertanyaan besar internasional lainnya yang kita hadapi hari ini adalah berkenaan dengan penentuan bentuk pemerintahan untuk wilayah tertentu atau negara. Di sini, juga, prinsip-prinsip Islam sangat tepat, berbobot dan elastis sedemikian rupa sehingga kebenaran dan kepraktisannya menjadi terbukti dengan sendirinya. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa bentuk pemerintahan tertentu dianggap cocok atau tidak cocok hanya bila diterapkan pada sekumpulan kondisi yang spesifik, dan adalah sulit untuk membayangkan bahwa suatu sistem politik tertentu akan dapat memenuhi kebutuhan semua orang untuk sepanjang waktu. Inilah sebabnya mengapa Islam tidak menentukan bentuk khusus dari pemerintah. Ia tidak menyajikan bentuk demokrasi atau sosialis, tidak pula mengusulkan kerajaan atau kediktatoran. Alih-alih melebarkan pada metode pembentukan pemerintah, Islam meluruskan prinsip melakukan urusan politik dan pemerintahan dengan cara tertentu, dan memaksakan kondisi itu, tidak peduli berbentuk apa, tanggung jawab pemerintah akan selalu dilaksanakan dengan adil dan jujur, dengan simpati; selalu memenuhi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, bukannya menekankan bagian pertama dari definisi yang diterima secara umum dari demokrasi, yaitu; pemerintah, oleh rakyat:, Islam menekankan bahwa, apa pun bentuk pemerintahan, ia wajib dalam semua keadaan adalah: untuk rakyat.

Jumat, 18 April 2014

Mengenal Homeopathy

HOMEOPATHY adalah ilmu penyembuhan yang didasarkan kepada hukum persamaan-persamaan alami. Homeopathy bekerja dengan PRINSIP bahwa satu penyakit dapat disembuhkan oleh RACUN yang sama yang mungkin telah menyebabkan timbulnya PENYAKIT tersebut. Namun sangatlah penting diperhatikan bahwa racun tersebut haruslah mengalami DILUSI sedemikian rupa sehingga dalam bentuknya yang telah encer dan diberi POTENSI, ia tidak dapat lagi menimbulkan efek beracun kepada tubuh. Ketika sistem pertahanan tubuh makhluk hidup dilumpuhkan serangan lemah dari luar ini, dalam waktu yang sama ia juga dengan mudah menaklukkan penyakit yang memiliki gejala serupa yang terdapat di dalam tubuh. Allah Ta'ala telah membekali setiap MAKHLUK hidup dengan sistem pertahanan tubuh internal yang apabila diarahkan dan dibangkitkan dengan tepat, dapat menyembuhkan hampir setiap JENIS penyakit yang dideritanya.

Rabu, 16 April 2014

MENCARI SOSOK PEMIMPIN YANG WARAS

Daoed Joesoef dalam Koran Kompas terbitan 19 Maret 2014 dengan judul “Bapak Bangsa” menulis; Suatu negara besar tidak mungkin diurus secara amatiran. Gambaran tersebut sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, dengan berbagai perbuatan korupsi, tindakan kekerasan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan dan lain-lain yang menggambarkan terjadinya salah urus dalam pengelolaan negara. Kejadian salah urus negara ini jelas-jelas tidak dapat dipisahkan dari kerja para pemimpin yang ada di tingkat mana pun.

Lantas, sosok pemimpin seperti apa yang dapat diharapkan untuk tidak lagi mengulangi salah urus mengelola negara sebesar Indonesia ini? Mahfud MD dalam Sarasehan Kebangsaan NU Menjelang Pemilu di PW NU Jawa Tengah, Minggu 23 Maret 2014 menyampaikan; Pemilu Jangan Lahirkan Pemimpin Tidak Sehat. Suatu pemikiran yang sederhana tetapi sungguh memiliki perspektif yang sangat jelas, yaitu hanya melalui pemimpin-pemimpin yang sehat, Indonesia baru akan mampu untuk tampil sebagai negara dan bangsa yang besar, sejajar dengan bangsa-bangsa maju yang lain.

Rabu, 07 Desember 2011

Depag Dulu dan Sekarang


Bila sekarang ini Kementrian Agama sangat identik dengan tingkat korupsi yang sangat parah, ternyata tidak demikian halnya dengan Depag pada zaman dulu. Yang menarik adalah ternyata depag zaman dahulu selain menghormati keberagaman pemahaman dalam masyarakat umat islam, juga sangat menghargai kelompok-kelompok yang berbeda dari mainstream, seperti Ahmadiyah. Salah satu bukti yang paling otentik adalah dari Al-Quran terbitan Depag pada masa-masa awal (tahun 1965 dan 1976). 


Selasa, 12 April 2011

Arifinto Merasa Sedang Sial Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR, Arifinto, menggelar keterangan pers di Gedung DPR pada Jumat sore setelah tepergok melihat gambar-gambar tak senonoh melalui perangkat tablet Samsung Galaxy Tab miliknya pada rapat paripurna, Jumat (8/4/2011). Arifinto sekali lagi memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak sengaja membuka link berisi gambar-gambar tersebut.

Ba'asyir Sebut Arifinto PKS Islam Sesat

INILAH.COM, Jakarta - Pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir sangat menyayangkan kelakuan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifinto, yang ketahuan melihat gambar porno saat sidang paripurna, Jumat (8/4/2011).

"Masak ngaku Islam nonton video seks, Islam sesat itu," ucap Ba'asyir di ruang sel tahanan khusus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/4/2011).

Ba'asyir meminta agar Arifinto dipecat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena telah terbuki melakukan kesalahan. "Ini jelas-jelas mungkar, apalagi dari partai PKS," ujarnya.

Seperti diberitakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arifinto tertangkap kamera sedang melihat gambar porno saat sidang paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010-2011, Jumat (8/4/2011).

Arifinto mengaku mendapatkan link email. Setelah diklik ternyata isinya gambar porno. Anggota Komisi V tersebut mengaku menghapus gambar tersebut setelah melihatnya. [bar]

Kamis, 31 Maret 2011

Kepada Saudaraku Yang di Tangannya Ada Kekuasaan

Oleh: M. Qasim Mathar

Saya mulai tulisan ini dengan harapan manusia bisa meresapkan ideal moral (ruh) yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Alquran yang artinya sebagai berikut. "Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wejangan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara tercanggih. Sesungguhnya Tuhanmulah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk". "Dan Kami telah turunkan kepadamu Alkitab (Alquran) dengan kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya), dan menjadi tolok ukur bagi kitab-kitab itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi tiap umat di antara kalian, kami jadikan masing-masing jalan dan metode. Sekiranya Allah mau niscaya Dia jadikan kalian satu umat saja. Akan tetapi, Dia mau menguji kalian tentang pemberian-Nya kepada kalian.
Maka berpaculah berbuat kebaikan, kepada Allah tempat kembali kalian semua, lalu Dia memberitahu kalian perihal yang kalian perselisihkan." Janganlah sekali-kali kebencian kepada satu kaum mendorong kalian untuk tidak fair; fair-lah karena itulah (jalan) terdekat kepada ketakwaan."

Kamis, 24 Maret 2011

Pakistanisasi Indonesia

Oleh: Moh Yasir Alimi, Canberra | TheJakartaPost.com


Image dari okezone.com
Dekrit anti-Ahmadiyah di Jawa Barat dan di Jawa Timur telah memicu kekhawatiran di antara hati banyak orang bahwa negara ini menuju "Pakistanization".
Pakistan adalah "sebuah laboratorium penyalahgunaan atas nama agama" dan jalan Pakistan dalam kekerasan keagamaan yang intens dimulai dengan peraturan anti-Ahmadiyah.
Pada tahun 1984, Presiden Zia ul Haq mengadopsi Ordonansi XX untuk meng-kriminalisasi terhadap kegiatan pengikut Ahmadiyah. Pakistan senantiasa beralasan bahwa pelarangan Ahmadiyah atau menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Muslim akan menghapus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan akan menstabilkan negara itu.
Bagaimanapun juga argumen yang kini biasa digunakan oleh kelompok Islam garis keras dan beberapa pejabat negara di Indonesia ini, adalah omong kosong.


Minggu, 20 Maret 2011

Cukup Sudah untuk Ahmadiyah


Ketika Joni Jailani yang berusia 55 tahun menjadi kepala desa Ciaruteun Udik di Bogor dua tahun lalu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan masuk dalam surat kabar, apalagi dalam artikel yang sama dengan ketua Majelis Ulama Indonesia serta kepala kantor Departemen Agama setempat.

Namun persis itulah apa yang terjadi tak lama setelah 33 orang dari sesama warga desanya, termasuk anak-anak, menyatakan mereka ingin kembali ke kelompok Islam mainstream - setelah sekian lama telah memilih menjadi pengikut dari sekte Ahmadiyah yang kontroversial.

"Artikel ini mengatakan kebenaran, tetapi berita di televisi sudah berlebihan," kata Joni kepada The Jakarta Globe, menunjuk ke sebuah artikel baru-baru ini diterbitkan oleh sebuah koran lokal, yang katanya akan dibingkai dan diletakkan di dinding sebagai pengingat akan "prestasi"-nya dalam mengkonversi mereka yang mengikuti sekte yang "menodai" keyakinan.

"Tidak pernah ada intimidasi, pemaksaan atau bahkan persuasi, sebagaimana laporan televisi. Para Ahmadi sini hanya ingin hidup damai dengan tetangga mereka. Ya, beberapa dari mereka memutuskan untuk tinggal dengan Ahmadiyah dan pergi, tetapi apa untungnya melakukan itu? Di tempat baru pun mereka tidak akan diterima, karena keyakinan mereka. "


Minggu, 13 Maret 2011

Dua Versi Ahmadiyah

Sejak tahun 2005, Ahmadiyah di Indonesia ada dua versi. Ada Ahmadiyah versi Ahmadiyah, dan ada Ahmadiyah versi MUI.
Ahmadiyah versi Ahmadiyah, meyakini Rasululah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyin (nabi terakhir, penutup segala nabi), dan sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,.
Sedangkan Ahmadiyah versi MUI, tidak meyakini Rasululah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyin (nabi terakhir, penutup segala nabi), dan meyakini ada lagi nabi yang ke-26, bernama Mirza Ghulam Ahmad, dengan Tadzkirah sebagai kitab sucinya.

Demikian kutipan isi press release yang diterbitkan DPW JAI Jateng terkait sebuah artikel dalam Suara Merdeka Jumat, (11/03), hal. 2  berjudul: "Habib Lutfi Ajak Ahmadiyah Kembali ke Ajaran Yang Benar".


Jumat, 11 Maret 2011

Kritik atas Nalar Pelarangan Ahmadiyah

Oleh Saidiman Ahmad
Sebelumnya dimuat di Koran Tempo, 10 Maret 2011

Aktivitas seperti salat, berdoa, berdakwah, bakti sosial, rapat, mengaji, pendidikan, dan lain-lain pada dirinya tidak mengandung masalah. Hampir semua warga di Indonesia melakukan kegiatan semacam itu. Kenapa kegiatan-kegiatan itu menjadi terlarang hanya karena yang melakukannya adalah orang yang memiliki keyakinan yang bukan arus utama? Kalau boleh-tidaknya sebuah kegiatan didasarkan pada keyakinan pelaku, mestinya mencuri, membunuh, dan tindak kejahatan lain boleh, asalkan dilakukan oleh mereka yang memiliki keyakinan yang dianut mayoritas warga.
Kalau dasarnya keyakinan, mestinya yang dilarang pada Ahmadiyah adalah keyakinan. Tapi bagaimana melarang keyakinan yang bersemayam di lubuk hati? Rasa-rasanya negara belum memiliki penjara spiritual untuk menahan hati yang sesat.

Pasca-pembunuhan terhadap tiga warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, muncul gejala yang sangat memprihatinkan. Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons cepat dengan memberi perintah agar mencari jalan legal untuk membubarkan organisasi yang sering membuat kekisruhan. Yang menarik, beberapa daerah justru merespons perintah Presiden itu dengan mengeluarkan peraturan pembekuan kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah daerah Pandeglang mengeluarkan larangan bagi anggota Ahmadiyah melakukan kegiatannya. Pemda Jawa Timur mengeluarkan perintah yang melarang semua kegiatan Ahmadiyah di Jawa Timur. Di Banjarmasin, pemerintah bahkan melarang penggunaan masjid Ahmadiyah. Adapun di Jawa Barat, gubernur mengeluarkan perintah pembekuan kegiatan Ahmadiyah.
Memang perintah Presiden yang dikeluarkan dalam perayaan Hari Pers Nasional di Kupang itu tidak langsung menyebutkan organisasi yang hendak dicarikan jalan pembubarannya. Sehingga perintah ini dengan cepat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anti-Ahmadiyah untuk mengarahkan perintah pembubaran justru kepada Ahmadiyah, bukan kepada pelaku kekerasan. Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Patrialis Akbar malah lebih banyak membahas LSM-LSM ketimbang organisasi-organisasi kemasyarakatan pelaku kekerasan. Demikian pula Menteri Agama Suryadharma Ali, dia justru lebih banyak membahas bagaimana mencari solusi bagi Ahmadiyah ketimbang mencari jalan bagi pembubaran Ormas pelaku kekerasan.
Pelarangan Ahmadiyah di sejumlah daerah menjadi sangat berbahaya justru karena baru saja Ahmadiyah mengalami penganiayaan di luar batas kemanusiaan. Buah dari penganiayaan bukan mengkriminalkan pelaku, melainkan malah lebih menyudutkan korban.
*
Sebenarnya model penyelesaian masalah dengan melipatgandakan beban korban bukan baru pertama terjadi. Hal seperti ini juga terjadi pada peristiwa berdarah 1 Juni 2008. Saat itu massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) diserang oleh massa Laskar Pembela Islam (LPI) milik Front Pembela Islam (FPI). Buah dari kekerasan yang dialami oleh AKKBB justru adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri dan Jaksa Agung tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah.
Viktimisasi korban adalah cara penyelesaian masalah yang sungguh tidak beradab. Peraturan daerah dan SKB Dua Menteri yang melarang aktivitas Ahmadiyah membawa pesan yang sangat kuat bahwa, jika Anda menginginkan suatu kelompok dilarang, lakukanlah kekerasan terhadapnya.
Para pengusul kebijakan pelarangan Ahmadiyah berpegang pada pendapat bahwa kekerasan terjadi karena suatu sebab. Mereka menganggap bahwa penyebab kekerasan adalah korban kekerasan itu sendiri. Dengan demikian, yang pertama-tama harus dipersalahkan adalah korban. Bagaimana mungkin menyalahkan korban pencurian dan penjarahan? Bukankah semua pencuri dan perampok seharusnya ditangkap dan bukan malah sibuk menyalahkan korban?
Dalam hal Ahmadiyah, logika bahwa kelompok ini mengundang kekerasan hanya karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan kebanyakan orang sungguh tidak bisa diterima. Kalau Ahmadiyah mengundang kekerasan karena mereka berbeda, seharusnya Ahmadiyah juga memiliki legitimasi yang sama untuk menyerang siapa saja yang berbeda dengan mereka. Kalau Ahmadiyah boleh dilarang karena mengundang kekerasan atas keberbedaan mereka, kenapa pemerintah tidak melarang juga kegiatan orang-orang yang berbeda dengan Ahmadiyah? Bukankah mereka juga mengundang kekerasan dari Ahmadiyah atas keberbedaan mereka dengan Ahmadiyah? Kalau dengan alasan perbedaan keyakinan agama pemerintah bisa melarang aktivitas suatu kelompok, maka bukankah sebaiknya pemerintah melarang semua kegiatan agama, karena mereka semua saling berbeda dan saling mengancam?
Mengatakan bahwa keyakinan agama mayoritas terancam oleh minoritas Ahmadiyah sangatlah tidak masuk akal. Bukankah yang seharusnya terancam adalah minoritas? Dengan segala sumber daya, mayoritas jauh lebih punya kekuatan untuk mengancam kelompok minoritas ketimbang sebaliknya. Kalau pelarangan didasarkan pada logika ancaman terhadap agama, maka seharusnya pemerintah melarang aktivitas kelompok mayoritas, karena merekalah yang paling mungkin memberi ancaman terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil.
Dalam hal keyakinan agama, pemerintah sama sekali tidak punya hak untuk menyatakan suatu kelompok lebih benar daripada yang lain. Iman atau keyakinan adalah sesuatu yang sangat subyektif. Kebenaran iman adalah kebenaran subyektif. Ia benar sejauh ia diyakini benar. Bagi mereka yang meyakininya, iman akan menjadi kebenaran absolut. Tapi bagi orang-orang lain yang tidak yakin, ia tidak bermakna apa-apa.
Melarang kegiatan Ahmadiyah karena Ahmadiyah memiliki keyakinan yang berbeda juga sangat problematis. Ada lompatan pemikiran dalam larangan tersebut. Masalah, kalaupun itu benar, pada Ahmadiyah adalah keyakinan, bukan pada aktivitas. Aktivitas seperti salat, berdoa, berdakwah, bakti sosial, rapat, mengaji, pendidikan, dan lain-lain pada dirinya tidak mengandung masalah. Hampir semua warga di Indonesia melakukan kegiatan semacam itu. Kenapa kegiatan-kegiatan itu menjadi terlarang hanya karena yang melakukannya adalah orang yang memiliki keyakinan yang bukan arus utama? Kalau boleh-tidaknya sebuah kegiatan didasarkan pada keyakinan pelaku, mestinya mencuri, membunuh, dan tindak kejahatan lain boleh, asalkan dilakukan oleh mereka yang memiliki keyakinan yang dianut mayoritas warga.
Kalau dasarnya keyakinan, mestinya yang dilarang pada Ahmadiyah adalah keyakinan. Tapi bagaimana melarang keyakinan yang bersemayam di lubuk hati? Rasa-rasanya negara belum memiliki penjara spiritual untuk menahan hati yang sesat.
*
Dalam konteks dakwah, melarang aktivitas Ahmadiyah adalah bentuk ketidakadilan. Semua jenis penafsiran dan keyakinan agama semestinya berkontestasi secara sehat untuk meraih dukungan. Membatasi ruang gerak sebuah kelompok yang memiliki corak pemahaman keagamaan tertentu sama dengan menghalangi seorang peserta lomba lari dalam sebuah perlombaan. Bagaimana menentukan bahwa peserta yang mencapai garis finish lebih awal adalah pelari tercepat, sementara ada satu peserta yang dilarang berlari? Jika kita percaya bahwa iman yang paling benar akan bertahan, maka apa gunanya melarang iman yang dianggap salah?
Negara tidak punya kepentingan untuk menjaga iman tertentu, betapapun dominannya. Kalau sekelompok orang merasa imannya terdesak oleh iman orang lain, jangan timpakan beban kesalahan kepada negara. Tanyakan kepada diri sendiri. []






Senin, 07 Maret 2011

Demokrat Sesalkan Soekarwo Keluarkan SK Anti-Ahmadiyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyesalkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur soal pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah di seluruh wilayah Jawa Timur. Apalagi, Soekarwo adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dalam kepengurusan 2010-2015.

"Itu saya sesalkan. Sebagai partai, Demokrat tidak pernah mendukung hal itu. Ini murni kebijakan lokal dari para kepala daerah," kata Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla di Jakarta, Minggu 6 Maret 2011.

DPP Partai Demokrat, kata Ulil, saat ini tengah memikirkan langkah untuk memberikan instruksi kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah Demokrat untuk menyatakan sikap menolak segala kebijakan lokal yang melarang keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah.

"Kami masih memikirkan hal itu. Semoga saja ada semacam usaha untuk mencegah supaya ini tidak menyebar kemana-mana, karena agak berbahaya," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI 

Related Post

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...